bontangpost.co.id – Pendidikan di Indonesia memasuki babak baru dengan diberlakukannya kebijakan pendidikan yang membawa perubahan signifikan pada mekanisme penerimaan siswa baru dan evaluasi akhir. Pemerintah mengumumkan bahwa sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) digantikan dengan sistem berbasis domisili. Selain itu, Ujian Nasional (UN), yang sempat dihapus beberapa tahun lalu, kini kembali diterapkan sebagai salah satu alat evaluasi. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia.
Sistem Zonasi Diganti Domisili: Apa yang Berubah?
Salah satu perubahan besar dalam kebijakan pendidikan 2025 adalah penghapusan sistem zonasi dalam PPDB. Zonasi, yang sebelumnya membatasi siswa untuk mendaftar ke sekolah berdasarkan jarak geografis, dinilai tidak lagi efektif dalam menciptakan pemerataan pendidikan. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan sistem berbasis domisili yang memungkinkan siswa mendaftar berdasarkan alamat tempat tinggal resmi yang tercatat di dokumen kependudukan.
Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas lebih kepada siswa dan keluarga dalam memilih sekolah yang diinginkan. Menurut Kementerian Pendidikan, sistem domisili diharapkan dapat mengatasi keluhan masyarakat tentang ketimpangan kualitas sekolah yang kerap terjadi dalam sistem zonasi. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mencegah praktik manipulasi data tempat tinggal yang sebelumnya sering terjadi.
Namun, sistem baru ini juga menuai sejumlah kritik. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa perubahan ini akan meningkatkan kompetisi yang tidak sehat, terutama di sekolah favorit. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan dan menambah alokasi anggaran untuk pemerataan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang belum memenuhi standar.
Kembalinya Ujian Nasional: Langkah Mundur atau Solusi?
Selain mengganti sistem zonasi, kebijakan lain yang menarik perhatian adalah kembalinya Ujian Nasional (UN). Setelah sempat dihapus pada 2021, UN kini kembali diberlakukan sebagai salah satu instrumen evaluasi pendidikan. Pemerintah menegaskan bahwa format baru UN tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga aspek kompetensi lainnya seperti pemecahan masalah, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis.
Menteri Pendidikan menjelaskan bahwa UN versi 2025 dirancang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan zaman. Sistem pelaksanaannya berbasis komputer dengan soal-soal yang disesuaikan untuk mendorong siswa berpikir analitis. Pemerintah juga akan menyediakan bank soal digital yang dapat diakses oleh guru dan siswa untuk membantu persiapan menghadapi ujian.
Namun, kembalinya UN memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian besar guru menyambut baik kebijakan ini karena dapat menjadi tolok ukur kompetensi siswa di tingkat nasional. Namun, orang tua siswa mengkhawatirkan beban psikologis yang mungkin dirasakan anak-anak mereka akibat ujian yang bersifat menentukan. Untuk mengurangi tekanan, pemerintah memastikan bahwa hasil UN hanya akan menjadi salah satu dari sekian banyak indikator dalam penilaian siswa.
Dampak Kebijakan Baru terhadap Pendidikan di Indonesia
Dengan diterapkannya sistem berbasis domisili dan kembalinya UN, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan berkualitas. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengajaran di semua daerah, sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah unggulan dan non-unggulan.
Meski demikian, implementasi kebijakan ini tidak akan berjalan mulus tanpa dukungan dari berbagai pihak. Sekolah, guru, siswa, dan orang tua harus beradaptasi dengan sistem baru yang diterapkan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan masalah baru, seperti praktik kecurangan atau ketimpangan akses pendidikan.
Kesimpulan
Kebijakan pendidikan 2025 membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan Indonesia. Sistem zonasi yang diganti dengan domisili memberikan peluang lebih luas bagi siswa untuk memilih sekolah. Sementara itu, kembalinya Ujian Nasional menjadi tantangan sekaligus harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan kerjasama dari semua pihak. Dengan langkah yang tepat, perubahan ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.
Comment