bontangpost.co.id – Dalam upaya memperkuat pemahaman dan keterampilan pengelolaan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Utara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) menggelar kegiatan edukasi literasi keuangan untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi digital dan maraknya produk keuangan di pasar.
Pentingnya Literasi Keuangan bagi ASN
Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, di tengah tanggung jawab profesional yang tinggi, sering kali aspek pengelolaan keuangan pribadi luput dari perhatian. Banyak kasus di mana ASN terjerat utang konsumtif, investasi bodong, hingga kesulitan dalam merencanakan keuangan jangka panjang.
Oleh karena itu, OJK Sumut bersama Pemkab Paluta menilai perlunya pemahaman menyeluruh mengenai produk keuangan, perencanaan anggaran rumah tangga, pengelolaan utang, dan perlindungan dari praktik keuangan ilegal.
Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan
Kegiatan literasi ini digelar dalam bentuk seminar dan pelatihan yang melibatkan para ASN dari berbagai instansi di lingkungan Pemkab Paluta. Dalam kegiatan tersebut, para peserta diberikan informasi mengenai:
- Cara membedakan produk keuangan resmi dan ilegal
- Pentingnya perencanaan keuangan pribadi dan keluarga
- Penggunaan produk keuangan seperti tabungan, investasi, dan asuransi secara bijak
- Pencegahan jeratan pinjaman online ilegal (pinjol)
Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari agenda nasional peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Ia berharap edukasi ini bisa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan ASN, serta menekan angka keterlibatan dalam praktik keuangan yang tidak sehat.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Padang Lawas Utara menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kolaborasi ini. Menurutnya, ASN di daerah harus menjadi contoh dalam hal pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk menjadikan literasi keuangan sebagai program rutin, tidak hanya terbatas pada ASN, tetapi juga meluas ke guru, pelaku UMKM, dan masyarakat umum.
“Pemahaman keuangan bukan hanya kebutuhan, tapi keharusan di era sekarang. Jika ASN mampu mengatur keuangannya dengan baik, maka dampaknya akan terasa hingga ke lingkup keluarga dan lingkungan kerja,” ujar Bupati.
Mencegah Investasi Bodong dan Jeratan Pinjol
Salah satu isu penting yang disorot dalam kegiatan ini adalah maraknya investasi bodong dan penyalahgunaan pinjaman online. ASN sebagai kelompok dengan pendapatan tetap sering menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, para peserta dibekali dengan cara mengenali ciri-ciri investasi ilegal dan bagaimana melaporkannya ke OJK melalui kanal resmi.
Selain itu, edukasi juga menekankan pentingnya memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui website resmi OJK, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman.
Menuju ASN Melek Finansial
OJK menargetkan bahwa pada tahun-tahun mendatang, tingkat literasi keuangan di Indonesia dapat meningkat secara merata, termasuk di kalangan ASN. Hal ini sejalan dengan target inklusi keuangan nasional yang menargetkan 90% masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal pada tahun 2024.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, OJK, dan pemerintah daerah, kegiatan semacam ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian target tersebut.
Dengan langkah konkret seperti yang dilakukan OJK Sumut dan Pemkab Paluta, literasi keuangan di kalangan ASN akan semakin kuat. ASN yang melek finansial bukan hanya berdampak pada kesejahteraan pribadi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan produktif.
Comment