Isu perubahan iklim seringkali hanya muncul sebagai pemanis retorika di panggung politik nasional. Meskipun dampak nyata seperti banjir bandang, kekeringan ekstrem, dan pergeseran musim tanam sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, diskursus mengenai kebijakan iklim yang komprehensif masih kalah mentereng dibandingkan isu ekonomi jangka pendek atau gimik politik identitas. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: mengapa krisis yang mengancam eksistensi masa depan bangsa ini belum mampu menembus jantung prioritas debat politik kita?
Dominasi Narasi Ekonomi Tradisional dan Jangka Pendek
Hambatan utama yang membuat isu perubahan iklim terpinggirkan adalah dominasi narasi pertumbuhan ekonomi konvensional. Dalam setiap kontestasi politik, indikator keberhasilan yang paling mudah dijual kepada pemilih adalah angka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja di sektor ekstraktif, dan stabilitas harga bahan pokok. Para politisi cenderung menghindari kebijakan lingkungan yang dianggap “mahal” atau berpotensi menghambat investasi industri besar. Paradigma bahwa menjaga lingkungan berlawanan dengan kemakmuran ekonomi masih tertanam kuat, sehingga janji-janji kampanye lebih fokus pada eksploitasi sumber daya alam daripada upaya transisi energi berkelanjutan yang hasilnya baru bisa dirasakan bertahun-tahun kemudian.
Karakteristik Krisis yang Bersifat Gradual
Berbeda dengan isu korupsi, kenaikan harga BBM, atau skandal politik yang dampaknya terasa seketika dan meledak secara emosional, perubahan iklim bekerja secara gradual atau perlahan. Sifatnya yang “merayap” membuat urgensi masalah ini seringkali terabaikan dalam siklus politik lima tahunan. Politisi lebih suka merespons isu yang memberikan insentif elektoral cepat. Karena dampak perubahan iklim sering dianggap sebagai masalah masa depan—padahal sudah terjadi sekarang—banyak aktor politik merasa tidak perlu terburu-buru menyusun regulasi yang ketat. Tanpa adanya tekanan massa yang masif dan terorganisir mengenai isu lingkungan, para elite politik tetap merasa aman untuk menempatkan isu hijau di urutan terbawah daftar prioritas mereka.
Kurangnya Literasi Iklim di Tingkat Konstituen
Debat politik adalah cerminan dari apa yang dianggap penting oleh masyarakat luas. Hingga saat ini, literasi mengenai kaitan antara kebijakan publik dengan krisis iklim masih menjadi barang mewah di tingkat akar rumput. Masyarakat lebih disibukkan dengan urusan perut dan kebutuhan harian, sementara pendidikan mengenai bagaimana kerusakan lingkungan akan menghancurkan ekonomi keluarga di masa depan belum tersampaikan dengan baik. Selama pemilih tidak menjadikan rekam jejak lingkungan sebagai kriteria utama dalam memilih pemimpin, maka politisi tidak akan merasa terbebani untuk membawa isu ini ke meja debat nasional.
Ketergantungan pada Sektor Ekstraktif
Tidak dapat dipungkiri bahwa struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada sektor komoditas dan industri ekstraktif. Banyak kepentingan bisnis besar yang terkait erat dengan pendanaan politik berasal dari sektor-sektor yang berkontribusi tinggi pada emisi karbon. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang nyata. Mengangkat isu perubahan iklim secara serius berarti harus berani merombak struktur industri dan beralih dari energi fosil. Keberanian politik semacam ini jarang ditemukan karena adanya risiko kehilangan sokongan logistik dan dukungan dari kelompok kepentingan yang mapan. Akibatnya, isu lingkungan hanya muncul sebagai basa-basi dalam visi-misi tanpa langkah konkret yang berani.
Tantangan Menuju Politik Hijau
Untuk memecahkan kebuntuan ini, diperlukan pergeseran paradigma dari seluruh lapisan masyarakat. Perubahan iklim tidak boleh lagi dipandang sebagai isu saintifik semata, melainkan harus ditarik menjadi isu hak asasi manusia, kesehatan, dan keamanan nasional. Menjadikan isu iklim sebagai prioritas dalam debat politik nasional memerlukan dorongan kolektif agar setiap calon pemimpin merasa bahwa kegagalan mereka dalam menangani krisis lingkungan adalah kegagalan politik yang fatal. Hanya dengan menempatkan bumi sebagai “pemilih” yang tak bersuara namun sangat menentukan, kita bisa berharap adanya kebijakan yang benar-benar berpihak pada keberlanjutan masa depan.
